Di Publish Pada Tanggal : Senin, 25 Mei 2015 23:37 WIB

Mensesneg: Presiden Jokowi Akomodir Semua Tuntutan BEM

Jakarta, HanTer - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan sejumlah permintaan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia sudah direspons oleh pemerintah termasuk penghapusan subsidi bahan bakar minyak dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Beberapa permintaan Badan Eeksekutif Mahasiswa agar pemerintah mencabut subsidi BBM, nasionalisasi Blok Mahakam dan Freeport, Pengadilan Ad Hoc HAM serta masa perkuliahan dan uang kuliah tunggal sebagian sudah dijawab oleh Presiden Jokowi saat makan malam bersama perwakilan BEM se-Indonesia pada Senin (18/5) 2015," kata Mensesneg dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin (25/5) malam.

Mensesneg mengatakan, kebijakan Presiden terkait dana subsidi migas sebesar Rp60 triliun dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, maka dananya digunakan untuk program-program pembangunan lain yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Dijelaskannya dengan pengurangan subsidi, dalam APBNP 2015 pemerintah dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp186 triliun untuk program produktif antara lain penambahan dana perlindungan sosial Rp14 triliun, penambahan dana desa Rp11,7 triliun, penambahan dana infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp33 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp20 triliun serta penambahan dana alokasi khusus untuk pembangunan daerah Rp20,7 triliun.

"Terkait masalah Blok Mahakam dan Freeport, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa pemerintah telah memutuskan pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya akan diambil alih oleh Pertamina," tegasnya.

Pratikno menambahkan, "Untuk Freeport, karena kontraknya baru habis tahun 2021 maka kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar. Di samping itu manfaat fiskal dan ekonomi Indonesia dari Freeport juga akan semakin besar." Berdasarkan UU Minerba, kata Mensesneg, saat ini format kontrak karya akan diubah menjadi izin usaha pertambangan yang menempatkan posisi negara lebih kuat.

"Jalan pikiran yang menuntut untuk melakukan pemutusan sepihak tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru yakni ekonomi Papua akan menderita. Itu akan berdampak pada urusan politik. Iklim investasi akan rusak dan geopolitik Indonesia sebagai 'leader; di Kawasan Asia Pasifik akan dilemahkan," paparnya.

Terkait rencana pertemuan antara Presiden dengan BEM SI, Mensesneg mengatakan pada Senin (25/5) tidak dimungkinkan untuk melakukan penambahan jadwal kegiatan Presiden termasuk alokasi waktu menerima BEM SI.

"Dialog antara Presiden dengan mahasiswa dapat dilaukan lagi lain waktu, yang bisa juga melibatkan komponen mahasiswa lainnya," kata Pratikno


(Anu)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats