Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 07 Oktober 2015 12:18 WIB

Ikuti Arahan SBY, Demokrat Tolak Mentah-mentah Revisi UU KPK

Jakarta, HanTer-Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) terus menimbulkan pro dan kontra. Fraksi Partai Demokrat (F-PD) menolak adanya revisi UU KPK. Demokrat menilai, banyak pasal kontroversial dalam revisi UU KPK yang bisa melemahkan lembaga anti rasuah itu.

"Demokrat menolak UU KPK direvisi! Ini sudah sesuai arahan Ketua Umum Demokrat untuk terus perkuat KPK," kata Ruhut kepada wartawan, Rabu (7/10/2015).

Ruhut menegaskan partainya menolak KPK dilemahkan. KPK malah harus diperkuat, karena korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan. "Korupsi semakin menjamur kita perlu dukung KPK untuk pemberantasan korupsi," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Ruhut menyoroti dua pasal yang ada dalam draf revisi UU KPK, yaitu soal umur KPK hanya 12 tahun dan batas kasus korupsi Rp 50 miliar yang bisa diusut KPK. Ruhut menolak pasal-pasal tersebut. "Korupsi tidak boleh dibatasi, limpahkan saja semuanya ke KPK," tutupnya.

Sebelumnya, enam fraksi mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Keenam fraksi itu yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Golkar. Usulan itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015).

Pada beberapa pasal, draf revisi itu memuat perubahan wewenang KPK. Pertama, pada Pasal 4 tentang Tujuan Pembentukan. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, tujuan peningkatan daya guna dan hasil guna itu diperuntukkan bagi pemberantasan korupsi.

Kemudian, frasa penuntutan yang sebelumnya terdapat di dalam aturan yang berlaku dihapuskan. Seperti di dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11. Kemudian di dalam Pasal 27 ayat (4) tentang KPK yang membawahkan empat Dewan Eksekutif (DE). Di dalam DE Bidang Penindakan Sub-Bidang Penuntutan yang sebelumnya ada kini hilang.

Sementara, Bab VI hanya mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Hal itu sebagaimana terdapat di dalam Bagian Kesatu Umum Pasal 40, di mana KPK hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mekanisme yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Sementara tugas penuntutan itu diberikan kepada jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dam melaksanakan penetapan hakim. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 revisi UU KPK.


(Ind)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats