Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 12 Februari 2016 08:59 WIB

Pengesahan Revisi UU KPK Ditunda, Jadi `Peti Mati` Bubarkan KPK atau Fraksi Demokrat Berubah Arah?

Jakarta, HanTer-Rapat Paripurna (Rapur) untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi inisiatif DPR, ditunda hingga Kamis (18/2/2016).

Menariknya, penundaan ini dikarenakan adanya fraksi-fraksi di DPR yang sebelumnya mendukung RUU KPK berbalik arah menolak revisi ini mengikuti Fraksi Partai Gerindra yang sejak awal menolak revisi ini.

Fraksi yang berbalik arah adalah Fraksi Partai Demokrat (FPD). Sementara fraksi yang tidak tegas menolak RUU KPK ini adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). Sedangkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNasDem), konsisten menerima RUU KPK.

Wakil Ketua FPD di DPR, Benny Kabur Harman mengungkapkan alasan berbalik arahnya menjadi menolak revisi UU ini. Pertama, mengapa Rapur tersebut tiba-tiba dilakukan. Namun, rapat Badan Musyawarah (Bamus) dilakukan pada hari yang sama.

Padahal, menurut dia, biasanya rapat Bamus ini diadakan sehari sebelumnya. Kedua, fraksinya belum melakukan kajian secara cermat isi perubahan dalam draft RUU KPK yang perlu di diskusikan dengan pimpinan fraksi dan DPP.

"Makanya tadi menolak dan dukung Fraksi Partai Gerindra, ini alasannya, bukan pencitraan," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Sebelumnya, dalam rapat pleno pengambilan keputusan pembahasan RUU KPK di Baleg DPR pada Kamis (11/2). Anggota Baleg DPR dari FPD Khatibul Umam Wiranu menyampaikan pandangan fraksinya bahwa terhadap revisi UU KPK ini menerima.

Meskipun, dalam pandangannya, FPD belum menyerahkan secara tertulis pandangan fraksinya ke pimpinan Baleg. Menurut Benny, pernyataan Khatibul tersebut merupakan pandangan pribadi bukan pandangan fraksinya, karena alasan kedua tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga membedah salah satu point dari empat point dalam draft yang diajukan pengusul RUU KPK di DPR, yakni pembentukan Dewan Pengawas (Dewas). Menurutnya, Dewas ini tidak diperlukan karena keberadaannya menghambat kinerja KPK. Menghambat yang dimaksud adalah izin penyadapan KPK harus izin Dewas dan pengangkatannya melalui Presiden yang jelas-jelas KPK dapat di intervensi oleh pemerintah.

Sehingga, tegasnya, apabila revisi UU KPK ini disetujui, maka sama saja ingin membubarkan KPK. "Kalau draft teman-teman Baleg ini disetujui, maka ya ini merupakan peti mati untuk KPK, bubar KPK itu. Karena itu, harus waspada berbagai kekuatan berbagai kelompok yang ingin memperlemah KPK dengan berbagai cara termasuk cara hukum ini," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, fraksinya secara tegas menolak RUU KPK karena pimpinan KPK sendiri sebagai pengguna UU menolak adanya revisi, karena dinilai dapat melemahkan KPK. Namun, Zulfikli mengatakan point-point yang akan direvisi nantinya akan dibahas kembali bersama pemerintah dan KPK. "Ini masih proses. Pada akhirnya kita tunggu dari KPK," cetus Zulkifli.

Meskipun pimpinan KPK saat ini menolak RUU KPK, menurutnya pimpinan KPK terdahulu setuju akan revisi. Sehingga, tegasnya, sikap PAN menyetujui RUU KPK diproses lebih lanjut. Sebab, pada saatnya ada pembahasan bersama baik fraksi yang menolak maupun yang setuju. Dan sikap PAN akan ditentukan melihat sikap akhir pemerintah dan KPK nantinya.

"Nanti saat rapat bersama baru diputuskan. Apakah memperkuat atau tidak, kan kita bukan pengguna. Penggunanya KPK, ini masih proses, masih panjang," tegasnya.

Juru Bicara FPPP di DPR, Arsul Sani mengatakan, sikap fraksinya bukan menyetujui point-point draft revisi UU KPK yang diusulkan oleh FPDIP. Melainkan, fraksinya setuju revisi UU KPK untuk dibahas dan di proses di paripurna DPR yang nantinya pihaknya akan berdebat dalam paripurna tersebut.

"Kalau kita kan setuju untuk dibahas atau proses, bukan setuju atas draft dari pengusul, tapi setuju dibahas dalam tahap tingkat I. Makanya kemarin saya katakan tidak keberatan untuk dibahas, bukan setuju," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, Rapur pengesahan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda sampai Kamis (18/2) atau pekan depan. Sebab, pihaknya tidak mau terburu-buru membahas RUU KPK ini.

"Ditunda sampai Kamis (pekan depan). Pertama, kita minta tidak boleh terburu-buru dilakukan membahas UU KPK. Kebetulan bersamaan dengan itu ada beberapa RUU yang dibahas serta usulan inisiatif. In Shaa Allah ini akan bersamaan," beber Supratman usai rapat Bamus, Kamis (11/2).

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, FPD bersama dengan Fraksi Gerindra menyatakan tidak setuju jika RUU KPK dibawa ke rapat paripurna. Sebab itu, Fraksi Gerindra berterimakasih kepada FPD karena telah menyatakan tidak setuju terhadap revisi UU KPK itu. "Ini artinya hal baik, Gerindra ada kawan dan kita ajak partai lain bersama Gerindra untuk menolak revisi UU KPK," ujarnya.

Dengan demikian, anggota Komisi III DPR ini menegaskan revisi UU KPK belum disetujui untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Dia juga berharap, ada fraksi lain yang ikut merubah sikap dan menolak revisi UU KPK yang melemahkan KPK itu.


(robbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats