Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 06 Mei 2016 12:37 WIB

ICW Desak Jokowi Turun Tangan Atasi Mafia Peradilan

Jakarta, HanTer - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan mengatasi praktek mafia peradilan yang sudah sangat meresahkan. Korban dari mafia peradilan ini sudah tidak terhitung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap sejumlah oknum peradilan karena telah menjadi bagian dari mafia peradilan.

"Presiden bersama Mahkamah Agung harus segera melakukan pembenahan total dengan menutup ruang-ruang terjadinya pelanggaran di peradilan," Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto kepada Hariam Terbit, Jumat (6/5/2016).

Menurut Agus, agar praktek mafia peradilan bisa dihilangka maka harus ada kemauan kuat dari lembaga peradilan itu sendiri. Satu caranya dengan melalukan transparansi putusan. Selain itu juga memperkuat pengawasan dan melibatkan partisipasi publik secara lebih luas.

"Penguatan Komisi Yudisial juga sangat penting agar tercipta hakim - hakim yang bersih," papar Agus.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, pihaknya akan membentuk satgas mafia peradilan. Karena praktek mafia peradilan dalam era reformasi ini semakin menggurita dan sistemik dengan melibatkan seluruh pelaku yang ada di lembaga peradilan.

"Mafia peradilan itu kejam. Bahkan orang lupa bahwa tujuan hidup itu adalah menuju keseimbangan dan pintu masuknya adalah keadilan, dimana tempatnya adalah di pengadilan," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Harian Terbit, Kamis (5/6/2016).

Menurut Saut, pemberantasan mafia peradilan harus dilanjutkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Saat ini KPK pun sedang menggelar Korsupgah atau  Koordinasi Supervisi Pencegahan. Karena banyak alasan klasik yang perlu banyak resources atau sumber dan bahan yang  dibutuhkan untuk menanggulangi mafia peradilan.

Saut menegaskan, secara terfokus unit satgas mafia peradilan sudah ada dan sedang dikerjakan KPK. Saat ini KPK akan memperluas upaya area pengamatan mafia peradilan sampai yang kecil-kecil atau pety corupption. Karena akar korupsi yang ada di Indonesia mulai dari yang kecil. Karena ketika ada kesempatan sekecil apapun akan dikorupsi.

Saut mengakui, secara UU KPK memang hanya mengurusi korupsi kelas kakap atau yang besar-besar saja. Oleh karena itu kesannya KPK tidak membawa banyak dampak untuk masyarakat. Padahal setiap hari ekosistem korupsi akan beregenerasi. Bahkan genetika korupsi di Indonesia selalu bermutasi.

"Tapi Apip atau aparat pengawas internal pemerintah ibarat aksesories mati, tidak optimal, bahkan keluar dari masalah. Karena kontrol 24 jam tidak jalan," papar Saut.

Seperti diketahui untuk memberangus mafia peradilan ini KPK telah menangkap sejumlah perangkat peradilan. Setidaknya KPK telah menangkap tangan terhadap Ka Subdit Kasasi dan PK MA serta Hakim dan Panitera PTUN Medan. KPK juga telah menangkap Jaksa di Jawa Barat. Serta operasi tangkap tangan makelar kasus yang diduga melibatkan Jaksa yang bertugas di Kejati DKI Jakarta.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats