Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016 07:21 WIB

Kejaksaan Tangani Perkara Korupsi Bidang Pendidikan 425 Kasus

Jakarta, HanTer- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan selama satu dasawarsa 2006-2015, kasus korupsi dalam bidang pendidikan mencapai 425 kasus.

"Dari kasus sebanyak itu, kerugian negara tercatat senilai Rp1,3 triliun dan nilai suap mencapai Rp55 miliar dengan tersangka terkait dengan seluruh kasus ini mencapai 618 orang," ujar staf divisi investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Angka tersebut, kata Wana, berdasarkan pantauan pihaknya atas penanganan kasus korupsi di sektor pendidikan yang berstatus penyidikan dan memiliki tersangka oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam 10 tahun terakhir.

"Dari total kasus tersebut, penanganan kasus paling banyak adalah kejaksaan dengan 324 kasus, kepolisian 82 kasus dan KPK lima kasus," ujarnya.

Untuk kerugian negara atas kasus yang ditangani aparat penegak hukum tersebut, lanjut dia, berturut-turut adalah Rp897,2 miliar, Rp228,1 miliar dan Rp148,0 miliar. Sedangkan berdasar analisis tren, ucap dia, diketahui penyidikan aparat penegak hukum atas kasus korupsi mengalami kenaikan dalam periode 2006-2013.

Pada tahun 2006 aparat menangani 15 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp19,9 miliar dan kemudian meningkat menjadi 65 kasus dengan kerugian negara Rp538,5 miliar.

"Namun tren ini menurun memasuki tahun 2014 dan 2015 menjadi 58 dan 33 kasus dengan kerugian negara berturut-turut Rp178,3 miliar dan Rp75,8 miliar dan sisanya tidak diketahi yang menyidik pertama kali," katanya.

Penurunan ini, menurut dia, mungkin disebabkan karena berbagai faktor terutama fokus dan target penindakan aparat penegak hukum yang memfokuskan penanganan kasus korupsi pada sektor non pendidikan sehingga jumlah kasus yang ditangani dalam dua tahun terakhir menurun.

"Hal ini tentu disayangkan karena anggaran pendidikan selalu meningkat setiap tahun sementara sistem pencegahan korupsinya belum terbukti berjalan dengan efektif," ucapnya.

Padahal, tambah dia, anggaran pendidikan mendapatkan alokasi terbesar dari APBN dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 misalnya, negara mengalokasikan anggaran sebesar Rp424,7 triliun atau 20 persen dari total APBN Rp2.121,3 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut didistribusikan sebanyak 33,8 persen atau Rp143,8 trilun di kementerian atau lembaga pemerintahan pusat, sisanya sekitar 64,9 persen atau Rp275,9 triliun untuk transfer daerah dan dana desa, serta 1,2 persen atau Rp5 triliun untuk Dana Pengembangan Pendidikan.

"Namun, besarnya anggaran pendidikan juga diikuti dengan meningkatnya penyelewengan dalam pengelolaan dana tersebut. Berbagai bentuk inefisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan selalu ditemukan oleh badan pemeriksa seperti BPK RI dan BPKP, sehingga sudah seharusnya negara memperhatikan ini," ujarnya.


(Zamzam)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats