Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 26 Juni 2016 23:03 WIB

ICW: Dana Reklamasi Teman Ahok, UU Perlu Atur Dana Relawan

Jakarta, HanTer - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar seluruh dana yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan pemilu, diatur dalam undang-undang Pemilu.

"Kami mendorong bukan hanya dana relawan yang diatur dalam UU, tapi juga seluruh dana pra-pemilu, baik yang dikelola relawan, bakal calon kandidat atau pun partai politik," kata peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina di Jakarta, Minggu (26/6/2016).

UU pemilu, menurut ICW, baik pemilu presiden dan wakil presiden, legislatif, ataupun pilkada, luput mengatur keuangan kandidat pemilu pra-pemilu.

Padahal, upaya pemenangan, termasuk pencalonan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, sementara kandidat dan tim pendukungnya bebas menerima dan mengeluarkan uang tanpa aturan yang mengikat.

Contohnya adalah gerakan Teman Ahok yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk kembali maju dalam pilkada DKI 2017. Selain mengampanyekan dan menggalang dukungan untuk Ahok, Teman Ahok juga mengumpulkan 1 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar Ahok dapat maju di Pilkada DKI 2017 melalui jalur perseorangan. Kerja Teman Ahok bahkan dimulai jauh sebelum partai politik menyeleksi dan menentukan kandidat yang akan mereka usung.

Namun belakangan Teman Ahok dituduh menerima aliran uang sebesar Rp30 miliar dari salah satu perusahaan pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

"Potensi dana masuk seperti itu tidak hanya ke Teman Ahok tapi juga ke kandidat atau partai, karena selama ini tidak diatur dan diawasi, maka publik tidak pernah tahu. Itu jadi rahasia yang sebeneranya umum diketahui," tambah Almas.

Potensi itu dapat dicegah melalui pengaturan dana pemenangan pra-pemilu dalam UU pemilu. Bakal calon kandidat seharusnya diwajibkan membuat laporan keuangan pra- pemilu yang meliputi laporan keuangan kelompok-kelompok yang diakuinya merupakan bagian dari tim pemenangan ataupun pendukungnya, seperti relawan.

"Urgensi kenapa dana relawan perlu diatur sama saja dengan kenapa dana kampanye diatur dalam UU. Persoalannya dan bahayanya sama, yang beda cuma waktu. Dana pemenangan pra-pemilu dilakukan sebelum pencalonan sedangkan dana kampanye pada saat kampanye," jelas Almas sepeti dilansir Antara.

ICW menilai setidaknya ada dua alasan mengapa pendanaan relawan ini harus diatur dalam pemilu. Pertama, relawan telah bergerak seperti tim pemenangan kandidat, contohnhya adalah Teman Ahok yang 1 juta KTP padahal kegiatan pra-pemilu itu juga butuh ongkos politik besar. Alasan kedua, relawan melakukan penggalangan dana publik, baik secara langsung atau tidak.

Sehingga ICW meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyusun Peraturan KPU yang mewajibkan pelaporan dan audit dana prapendaftaran dari kandidat dan relawan pendukungnya.

"Karena peserta pilkada adalah kandidat maka laporan keuangan baik relawan atau tim kandidat atau tim partai dikumpulkan ke kandidat. Relawan dan tim pendukung baik dari partai maupun non-partai harus mendaftarkan diri lebih dulu ke kandidat. Nanti kandidat yang harus melaporkan laporan tersebut ke KPU," ungkap Almas.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan DPR dengan pimpinan KPK pada Rabu (15/6), anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menanyakan kepada pimpinan KPK mengenai aliran dana sebesar Rp30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Atas pertanyaan tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik).


(Anugrah)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats