Di Publish Pada Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2016 20:33 WIB

Pasca Ditangkap KPK, Bupati Klaten Peraih Penghargaan Dana Rakca 2016 itu Dipecat PDI-P

Klaten, HanTer - Bupati Klaten, Sri Hartini tertangkap tangan oleh KPK pada Sabtu (31/12/2016). Diri menjadi tersangka pasca diduga menerima uang suap promosi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya. Uang sebesar Rp 2 miliar dan pecahan uang USD serta SGD turut disita KPK sebagai barang bukti.
 
"Di kediamannya dari sana diamankan uang Rp 80 juta. Dari rumah dinas diamankan uang sekitar Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing ada USD sejumlah 5.700 dan SGD 2.035," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
 
Laode M Syarif pun menyesali adanya penangkapan ini, lantaran tersangka diakuinya pernah menandatangani pakta integritas di kantor KPK. "Terus terang kami agak menyesal yang ditangkap ini (pernah) tanda tangan pakta integritas di kantor (KPK) ini, tetapi yang dilakukan sangat bertentangan dengan pakta integritas yang ditandatangani itu‎," tutur Laode
 
Laode menilai kasus ini sangat signifikan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, kasus yang menjerat Sri Hartini dianggap kasus pertama bagi KPK yang berkaitan dengan modus memperdagangkan jabatan. "Ada beberapa hal yang harus diingatkan kalau semua orang untuk dapat jabatan tertentu harus membayar, kita bisa bayangkan bagaimana kualitas pekerjaan orang itu," terang Laode.
 
Selain Sri Hartini, KPK juga menangkap PNS di Pemerintah Kabupaten Klaten bernama Suramlan, sebagai tersangka suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. 
 
Lebih miris lagi, seperti dirilis situs resmi Pemkab Klaten, klatenkab.go.id, sebelumnya Sri Hartini mendapatkan penghargaan Dana Rakca tahun 2016 yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai daerah dengan kinerja baik hingga layak menerima Dana insentif Daerah (DID) sebagai reward untuk tahun 2017 sebesar Rp 55 miliar lebih.
 
"Penghargaan ini diberikan berdasarkan dua kriteria penilaian, Pertama kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten di dalam memperoleh opini WTP yang diberikan BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kedua, adalah kemampuan pemerintah Kabupaten Klaten dalam menetapkan APBD sesuai tepat waktu," tulis situs tersebut.
 
Bupati Klaten, Sri Hartini yang tercatat sebagai politisi asal partai PDI-P itu dipecat oleh DPP PDI-P sebagai kader partai. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, tindakan Sri Hartini yang berujung pada penangkapan sangat tidak pantas sekaligus sanksi bagi Hartini.
 
"Terhitung pukul 12.30 WIB siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin Partai," papar Hasto melalui keterangan tertulisnya.
 
Ia juga menambahkan jika PDI-P meminta maaf atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Hartini, karena menjadi sebuah perbuatan yang memalukan dan termasuk pelanggaran berat.
 
Hasto pun meminta seluruh anggota dan kader PDI-P untuk belajar dari kasus tersebut. "Ini menunjukkan kerusakan moral dan penyalahgunaan jabatan. Ini menjadi pelajaran penting bagi partai untuk terus berbenah, memperbaiki diri serta membantu setiap upaya penegakan hukum termasuk mencegah korupsi," lanjut Hasto.


(Hermansyah)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats