Di Publish Pada Tanggal : Senin, 09 Januari 2017 11:55 WIB
Tetap `Ngotot` dan Melawan

Lawan Warga Ahok Keok di Pengadilan

Jakarta, HanTer - Noda kelam ditorehkan seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Selaku orang nomor satu di DKI, dimasa kepemimpinannya,  acapkali b‎erbenturan dengan warganya. Bahkan, persoalan penggusuran kerap melibatkan dirinya hingga meja hijau. Meski keok di pengadilan, Ahok tetap ngotot melakukan perlawanan,  merasa menang sendiri. Sikap arogansi dari mantan Bupati Belitung Timur ini disayangkan banyak kalangan.

Baru-baru ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, telah mengabulkan gugatan warga Bukit Duri atas surat peringatan satu (SP1) penggusuran yang dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan. Majelis hakim meminta Kepala Satpol PP itu mencabut surat peringatan tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut warga Bukit Duri secara sah mendiami tanah mereka secara turun temurun.

Merujuk putusan tersebut, kuasa hukum warga, Vera Soemarwi, mengatakan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan wajib membayar ganti rugi kepada kliennya. September lalu, Pemkot telah mengambil alih tanah itu.

Putusan pengadilan itu sekaligus mencatatkan Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta ketika menggusur pemukiman Bukit Duri, selalu kalah di pengadilan. Dari salah satu contoh tersebut, masih ada beberapa persoalan yang melibatkan dirinya dengan warganya.  

Berikut kasus yang melibatkan Pemprov DKI dan Ahok keok:  pada 7 Januari 2016, Retno Listyarti menangkan gugatan di PTUN usai dipecat sebagai Kepala Sekolah SMAN 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, 25 April 2016, PTUN menangkan gugatan Bidara Cina.

Kemudian 31 Mei 2016, PTUN batalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 2238, dan  5 Januari 2017, warga Bukit Duri menangkan gugatan PTUN atas tindakan penggusuran yang dilakukan Pemrov DKI, Jakarta. Dari gugatan yang dilayangkan, Pemprov DKI telah melaksanakan eksekusi putusan. Mulai dari pemecatan hingga penggusuran rumah warga.

Berdasarkan keterangan Biro Hukum Pemprov DKI, sejak 2016, ada 10 gugatan melayang ke Pemprov DKI. Diantaranya adalah empat gugatan ke PTUN terkait pulau F, G, I, dan K di kawasan reklamasi. Sementara gugatan dari PT Pertamina perkara IMB di Jakarta Barat. Juga ada gugatan lewat PTUN soal penertiban kawasan Kalijodo.

Arogan

Pengamat politik Muhammad Huda memperkirakan Ahok bakal mengalami kekalahan di Pilgub DKI 2017. "PTUN memenangkan gugatan nelayan terkait reklamasi Pulau G. Itu menjadi bukti bahwa Ahok bersalah dalam perkara reklamasi Teluk Jakarta. Kekalahan itu menjadi indikasi Ahok bakal kalah di Pilkada DKI 2017, tegas Muhammad Huda di Jakarta,

Menurut Huda, dalam masalah hukum dan berhadapan dengan rakyat, Ahok banyak mengalami kekalahan di pengadilan. "Ini menjadi bukti kebijakan Ahok banyak merugikan rakyat kecil," tegas Huda.

Terkait kekalahan Ahok itu, Huda menyesalkan sikap Ahok yang ngotot melakukan perlawanan. "Ketika kalah di pengadilan, Ahok justru melawan dan merasa menang sendiri. Yang diperlihatkan Ahok itu bentuk arogansi," jelas Huda.

Sementara itu, ‎Pengamat Politik asal Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun memprediksi Ahok bakal kalah di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal tersebut diungkapkan Ubedilah karena Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu telah menetapkan status tersangka terhadap Ahok atas kasus dugaan penistaan agama.

"Dengan perubahan konstelasi politik dan perubahan perilaku politik pemilih pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, kemungkinan Ahok akan gigit jari pada putaran pertama, atau Ahok bisa kalah di putaran pertama," ujar Ubay saat dihubungi di Jakarta.

Harus Dilawan

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Relawan Nusantara, Edysa Tarigah Girsang mengatakan, selama menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok sering kalah di pengadilan melawan warga gusuran tapi tidak pernah mematuhi putusan hakim maka menunjukan bahwa Ahok sangat arogan. Padahal setiap warga negara apapun jabatan dan kedudukannya sama dihadapan hukum.

"Itu mah Ahok arogan. Karena tiap-tiap warga negara berkesamaan kedudukan di depan hukum. Artinya siapapun harus mematuhi putusan hukum. Kalau masih tidak patuhi hukum ya harus dilawan," ujar Edysa yang aktivis Forum Kota (Forkot) ini.   

Sementara itu pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Prof Suparji Ahmad mengatakan, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapapun yang terkait dengan putusan tersebut.  "Selain itu juga sikap arogansi yang bersangkutan (Ahok)   terhadap pengadilan," paparnya.

Suparji menilai, suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka harus dilaksanakan oleh siapa yang tersangkutan. Jika tidak melaksanakan maka berarti tidak menghormati putusan pengadilan. Sikap tersebut terwujud karena adanya merasa dirinya benar atau merasa tidak penting putusan tersebut. "Harus dilaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" paparnya.


(Sammy/Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats