Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 10 Januari 2017 10:59 WIB

Febri: Kalau Ada Indikasi Korupsi Pembangunan Waduk Rorotan Cakung Laporkan ke KPK

Jakarta, HanTer -  Lambatnya penyelesaian lahan yang terjadi di Rawa Rorotan Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang digugat warga perlu mendapat perhatian Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan tersebut disampaikan pengamat kebijkan publik Zulfikar Ahmad kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (9/1/2017). “KPK dan Pak Sumarsono harus menelusuri dan mengusut kemungkinan adanya permainan oknum pejabat pemda DKI dan pihak pengembang dalam pembebasan lahan di Rawa Rorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,” paparnya.

Dia menyarankan, sebaiknya Plt Gubernur DKI Sumarsono harus meninjau ulang pembebasan lahan yang merugikan warga tersebut. “Kalau merugikan warga, apalagi warga belum diberikan ganti rugi, pak gubernur ya harus meninjau ulang pembebasan lahan itu,” paparnya.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku mendengar kabar dalam hal pembebasan lahan tersebut. Dia meminta warga melaporkan ke KPK jika warga mencium ada indikasi korupsi. “Silakan laporkan ke KPK, kami akan telusuri,” ujar Febri dihubungi Harian terbit,  Selasa (10/1/2017).

Keduanya mengemukakan hal itu menanggapi gugatan warga terhadap PT. Mitra Sindo Makmur , yang akan membangun kawasan perumahan elite di Rawa Rorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Warga mencurigai ada  indikasi permainan kotor antara oknum Pemda DKI Jakarta dan PT. Mitra Sindo Makmur yang merugikan mereka.

Warga mendesak agar  PT. Mitra Sindo Makmur menghentikan pembangunan kawasan hunia elit disana. Alasan warga selain mengabaikan dampak lingkungan yang bisa menyebabkan banjir, pihak pengembang belum memberikan ganti rugi kepada warga.

Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Cakung untuk Keadilan dan Gerakan Kader HMI untuk Keadilan berunjuk rasa didepan Danau Jakarta Garden City, Cakung Timur Jakarta Timur, Rabu (14/12/2016).

Warga mendesak untuk segera mengganti rugi atas tanah milik warga yang di gunakan oleh PT. Mitra Sindo Makmur dan usut tuntaskan indikasi permainan kotor antara oknum Pemda DKI Jakarta dan PT. Mitra Sindo Makmur yang dinilai merugikan masyarakat.

"Kami mendesak Pemda DKI Jakarta untuk turun tangan melihat persoalan atas warga Cakung yang telah di dzalimin oleh PT. Mitra Sindo Makmur dan mendesak PT. Mitra Sindo Makmur untuk mengganti rugi/dana kerohiman warga sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta," tegas Koordinator aksi Sky Rian.

Menurut Sky, dalam kasus pengelolahan lahan oleh PT. Mitra Sindo Makmur di kawasan Cakung Timur tidak sesuai dengan surat Setda DKI Jakarta No. 4053/-1.793.43 Tanggal 28 Oktober 2015, yang intinya harus memenuhi syarat sebelum melakukan pembangunan seperti menyelesaikan hak-hak warga atas tanah garapan dan pemilik lahan sebelum membangun waduk yang akan diperuntukan kawasan hunian elit.

Dia mengemukakan, warga mencurigai indikasi permainan kotor antara pejabat Pemda DKI Jakarta dengan PT. Mitra Sindo Makmur, sehingga hak-hak warga sekitar tidak terpenuhi.

Seperti disampaikan warga, kasus ini bermula dari diserobotnya tanah milik warga dan tanah kelolaan oleh warga sekitar. Awalnya dilahan itu akan dibangun rumah sederhana dan rusun oleh Pemda DKI Jakarta. Namun karena situasi sosial ditahun 1997 kurang kondusif tertunda, dan pada tahun 2009 lahan tersebut dikuasai PT. Mitra Sindo Makmur berdasarkan SK Gubernur No. 1622/2009 tanggal 23 oktober 2009 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT).

“Dalam perjalanannya pertanggal 23 Oktober 2014 Surat IPPT dari PT. Mitra Sindo Makmur sudah habis masa berlakunya," papar Sky.

Selanjutnya, tambah dia, pada 2015  perusahaan ini mengajukan Permohonan Perpanjangan IPPT guna membangun Perumahan, Apartemen, Perkantoran dan Perdagangan beserta fasilitasnya. Atas surat tersebut Gubernur DKI Jakarta Melalui surat Setda DKI Jakarta No. 4053/-1.793.43 Tanggal 28 Oktober 2015 memerintahkan agar PT. Mitra Sindo Makmur memenuhi syarat terlebih dahulu seperti membangun waduk, menyelesaikan hak-hak warga serta yang menggarap serta pembebasan lahan 60 hektar dilokasi yang akan dibangun waduk.

"Namun kenyataanya syarat yang disampaikan oleh Gubernur/Setda DKI Jakarta tidak dijalankan malah melakukan intimidasi terhadap warga sekitar yang menuntuk hak-haknya," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) mengemukakan, pembangunan kawasan elit  kerap merugikan masyarakat kecil. Ironisnya, dibalik kondisi masyarakat DKI yang tak terlayani dengan baik, Pemprov DKI justru tampak menguntungkan para pengusaha, taipan-taipan dari China. “Rakyat kecil seringkali menjadi korban, digusur dan tidak mendapat ganti rugi,”paparnya.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengemukakan, Pemprov DKI harus berani untuk tegakkan tata ruang dan menutup bangunan yang tak sesuai.


(Safari/Sammy)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats