Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 11 Januari 2017 11:26 WIB

Aksi 121 BEM SI Membela Rakyat

Jakarta, HanTer - Aksi 12 Januari (121) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara besar-besaran di DKI Jakarta dan wilayah lain di Indonesia, pada dasarnya adalah bentuk dari kekecewaan dan kemarahan rakyat.

Sehingga menurut pengamat kebijakan publik Sudarsono Hadisiswoyo “Aksi BEM SI itu bertujuan membela rakyat. Saya setuju dengan aksi ini, dan sudah saatnya mahasiswa dengan rakyat bergerak bersama-sama membelarakyat,” kata Sudarsono kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Dijelaskannya kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah sedemikian sulitnya, namun disisi lain,  rakyat bingung dengan kondisi negara yang malah semakin amburadul ini. Negara layaknya telah dikendalikan oleh para pemodal, sehingga memicu berbagai kegaduhan.

"Rakyat sudah lelah menyaksikan drama politik serta kegaduhan demi kegaduhan juga saling lempar tanggung jawab di pemerintahan yang menandakan lemahnya koordinasi antar kelembagaan," bebernya.

Sudarsono menambahkan pada awal tahun ini saja pemerintah malah mencekik leher rakyatnya dengan kenaikan harga yang membuat rakyat semakin menderita. "Belum lagi berbagai kebijakan di awal tahun ini yang tidak pro rakyat, hal tersebut menambah daftar panjang kesengsaraan rakyat," ucapnya.

Selain itu menurutnya sudah terlih kegagalan pemerintah dalam mengelola negara. “Seharusnya pemerintah memperbaiki kondisi bangsa ini menuju kearah yang lebih baik, baik itu dari tingkat kesejahteraan hingga kedaulatan negara," pungkasnya.

BEM Kalbar

Sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Kalimantan Barat. Akan melakukan aksi pada Rabu, 12 Januari 2016, pukul 09.00 wib di Bundaran Digulist Universitas Tanjungpura Pontianak. Aksi unjuk rasa tersebut mengangkat tema "AKSI 121 Aliansi Mahasiswa Kalbar".

Koordinator aksi M Suriansyah, presiden BEM Institut Keguruan dan Ilmu Politik (IKIP) Pontianak mengemukakan, tuntutan aksi 121 adalah: o Mendesak pemerintah membatalkan kenaikkan tarif dasar listrik berdaya 900VA.

1. Menuntut Presiden Joko Widodo mencabut PP Nomor 60 tahun 2016.
2. Meminta pemerintah menanggapi serius isu Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal.
3. Menuntut agar pemerintah kembali menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Danial


 


(Danial)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats