Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 11 Januari 2017 23:26 WIB

DPR: Program Bela Negara Tidak Punya Payung Hukum


Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkap, belum adanya payung hukum dalam mengimplementasikan program Bela Negara. ‎Selain itu, belum adanya anggaran khusus program Bela Negara yang dianggarkan dalam APBN.

Dijelaskannya, Bela Negara baru tercantum atau tertulis dalam UUD 1945  pasal 30, dan UU No 3/2002 tentang pertahanan pasal 9.

"Dalam dua UU itu dijelaskan, diatur dengan Undang-undang," ujar Hasanuddin di Jakarta, Rabu (11/1/2017).  

"Dan sampai saat ini belum ada UU bela negara, seperti apa kebijakan politik negara tentang Bela Negara itu? Harus ada aturan tentang siapa yang diwajibkan mengikuti bela negara. Profesi apa saja dan umur berapa serta bentuk latihannya seperti apa," lanjut Hasanuddin.  

Selain itu, kata dia, aturannya juga harus mencatumkan materi apa yang akan diberikan saat program latihan Bela Negara itu dilaksanakan.

"Materi apa yang dilatihkan, serta siapa yang menjadi penyelenggara utamanya," tegasnya.

Yang juga harus ada adalah, bagaimana sistem penggunaan kekuatan Bela Begara. Hasanuddin kembali mempertegas, belum adanya anggaran khusus dalam program bela negara ini.


(safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats