Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 12 Januari 2017 12:15 WIB

Fadli: Ada Upaya Asing Mau hancurkan NKRI

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan, karut-marut situasi kehidupan berbangsa bernegara saat ini tercoreng dengan adanya agenda terselubung dari pihak asing untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengatasnamakan demi kemajuan bangsa. Padahal upaya tersebut dilakukan asing untuk menguasai negara Indonesia secara perlahan.

"Ada yang membawa kedok demi kemajuan Bangsa, padahal nyatanya saat ini ada pihak asing yang ingin menguasai negara Indonesia secara perlahan," katanya di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Makar

Sementara itu Wakil Ketua DPR,  Fahri Hamzah mengungkapkan, dalam kasus makar dirinya mengaku kebingungannya dengan aparat Kepolisian yang menerapkan pasal-pasal makar, padahal pasal ini  sudah ditiadakan. Karena tindakan Polri yang menakut-nakuti rakyat justru akan memunculkan perlawanan yang sesungguhnya dari rakyat. Sehingga upaya Polri menakut-nakuti rakyat harus dihilangkan.

"Saya khawatir tindakan Polri menakut-nakuti rakyat justru memunculkan perlawanan yang sesungguhnya, dan saya yakin Presiden Joko Widodo tidak menginginkan hal itu. Itu dikatakannya saat saya bertemu beliau (Presiden)," ujarnya Fahri di tempat sama.

Sikap Polri yang tidak adil dalam penanganan perkara juga diungkapkan Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habib Rizieq Syihab. Padahal Aksi Bela Islam yang dilakukan tiga kali secara berturut - turut merupakan murni gerakan hukum dan bukan aksi makar untuk melawan pemerintahan yang sah. 

"Aksi Bela Islam I (14/10), II (4/11), III (2/12) tahun 2016, yang dilaksanakan secara damai merupakan murni gerakan hukum dan bukan aksi makar. Tetapi ada gerakan sistematis dan massif yang mendiskredit seolah-olah anti-kebhinnekaan dan NKRI termasuk pidato pimpinan partai politik baru-baru ini," tegasnya.

Rizieq juga menjelaskan sejak aksi 212, dirinya menjadi sasaran bidik. Apalagi terkait ceramahnya soal 'palu arit'. Padahal ada 30 indikasi kebangkitan PKI di Indonesia. Indikasi tersebut bukan karena umat Islam yang paranoid, tetapi PKI dengan tegas dilarang oleh tap MPR. Sehingga ajaran komunisme tidak boleh dikembangkan karena bertentangan dengan KUHP.

"Maka dari itu kami laporkan DPR RI. Bagi kami, umat Islam, persoalan PKI ini serius bukan main-main. Kami minta, para wakil rakyat bisa menjalankan fungsi kontrol dalam menjalankan ini," jelas Rizieq.

Dalam kesempatan ini, Rizieq juga meminta agar Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk  memberikan klarifikasi terkait gambar palu arit pada uang rupiah cetakan yang terbaru. Rizieq mengaku akan membentuk tim advokat untuk melaporkan soal palu air di cetakan uang rupiah terbaru ke Bareskrim Polri.

"Indonesia itu negara hukum, bukan negara polisi. Saya pikir polisi juga paham pasal soal palu arit. Tapi tiba-tiba, Polda Metro mencari cara. Ini negara hukum, polisi harus tunduk hukum. Saya sambut baik kalau polisi menjembatani," ujarnya.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats