Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 12 Januari 2017 12:22 WIB
Ancam NKRI

Pengelolaan Pulau Oleh Asing Langgar UU

Jakarta, HanTer - Rencana pemerintah yang diutarakan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, membuka kesempatan pihak asing untuk mengelola pulau-pulau di Indonesia menuai kritikan dari berbagai kalangan. Upaya tersebut, dinilai melanggar konstitusi dan mengancam kedaulatan Indonesia.

“Apapun namanya, meski cuma menyewakan, ini seperti melepas kedaulatan kita yang diberikan pada orang asing,” kata Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Apalagi, kata dia, jika pemerintah sampai menyerahkan penamaan pulau yang dikelola tersebut kepada pihak asing seperti yang diucapkan Menko Luhut. “Terlalu berlebihan, terkesan kita menggadaikan kepada pihak asing,” tegasnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mengelola secara optimal pulau-pulau di Indonesia sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan begitu, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.

Langgar UU

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Menurutnya, pemerintah harusnya mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena itu, ia meminta rencana ini dikaji ulang.

Sementara Dede Yusuf, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait amanat UUD 1945. Di mana, pada pasal 33 ayat 3 menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Artinya, kata dia, penyerahan pulau kepada asing meskipun hanya sementara telah melanggar konstitusi dan UUD 1945. Apalagi, proses pengawasan aktifitas pulau tersebut pun akan sulit dilakukan dan berisiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan pihak asing boleh mengelola dan memberi nama 4.000 pulau yang berada di Indonesia. Hal ini menurutnya dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian.

Penamaan pulau oleh pihak asing, kata dia, tidak menjadi masalah sepanjang pulau-pulau tersebut tidak dijual kepada pihak asing. "Itu akan tetap milik Indonesia. Kalau orang Jepang mau beri nama pulau itu, Pulau Yokohama, ya suka-suka saja. Intinya kan pulau itu tetap pulau Indonesia," jelas Luhut di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Luhut menegaskan, hal itu akan semakin baik bagi pariwisata di Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara dan menjadi pemasukan pemerintah. Terlebih, kata dia, tidak mudah memberikan nama kepada empat ribu pulau yang ada.

"Jadi ada 4000 pulau lebih yang belum ada nama, kamu pun boleh kasih nama. Kita nyari nama 4.000 pun ndak gampang itu. Tapi bukan berarti pulau itu milik kamu," ujar Luhut.

Pada hari Rabu (11/1/2017, Luhut kembali menyinggung ucapannya itu yang menjadi viral di media. “Tidak ada kepemilikan yang beralih. Saya ulangi ya, karena ada viral yang belok-belok. Tidak ada kepemilikan oleh asing,” katanya.

Menurut Luhut, ide untuk memberikan hak kepada asing melabeli pulau Indonesia datang dari wisatawan Jepang yang tertarik dengan Pulau Morotai, Maluku Di wilayah tersebut, terdapat tujuh lapangan terbang dimana salah satunya ingin dikembangkan oleh Jepang untuk pulau lansia (elderly resort).

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats