Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 24 Januari 2017 10:52 WIB
Saat Pilkada Rp9 Triliun

Jual Beli Jabatan Capai Rp44 Triliun

Jakarta, HanTer - Praktek jual beli jabatan yang menjerat Bupati Klaten non aktif Sri Hartini sebagai tersangka juga terjadi di berbagai daerah. Nilai harga jual beli jabatan berkisar Rp200 juta pada eselon II-IV di tiap daerah di seluruh Indonesia. Tidak heran jumlah potensi jual beli jabatan mencapai angka sekitar Rp 44 triliun.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengkaji jual beli jabatan pada aparatur sipil negara (ASN) modus pelaksana tugas (Plt). Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi menaksir harga jual beli jabatan berkisar Rp200 juta pada eselon II-IV di tiap daerah.

"Dugaan potensi jual beli jabatan sejumlah Rp 44.370.000.000.000," kata Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi dalam Diskusi Berseri Madrasah Antikorupsi dan Publikasi Penelitian bertajuk "Meretas Modus Plt, Kepala Daerah untuk Rente Jabatan ASN" di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurutnya, jumlah angka yang fantastis tersebut berdasarkan penghitungan potensi jual beli jabatan di Indonesia. Rata-rata komposisi jabatan tercatat 450. Berdasarkan data Komisi ASN, 90 persen jual beli jabatan digunakan untuk mengisi proses pengisian 21 ribu kepala dinas di 34 provinsi, dengan total 548 daerah terindikasi. Artinya, 90 persen dari 548 daerah menunjukkan 493 wilayah se-Indonesia terpapar perdagangan jabatan.

Secara matematis, ujar Virgo, PP Muhammadiyah mengalikan Rp200 juta dengan 450 komposisi jabatan dan 493 daerah. Angka fantastis seperti yang diucap Virgo jelas terklarifikasi melalui perkalian ini. Praktik rente semacam ini banyak terjadi menjelang pilkada. Salah satunya, jual beli jabatan Plt.

"Tujuannya untuk politisasi ASN, bandit anggaran, dan keuntungan dari kewenangan urusan kepegawaian dengan jual beli," jelasnya.

Pilkada

PP Muhammadiyah juga memperkirakan jual beli jabatan pada pilkada serentak 2017 mencapai lebih dari Rp9 triliun. Hasil itu didapat dari pengkalian 101 daerah peserta dengan komposisi 450 jabatan. "Rp200 juta dikali 450 jabatan, dikali 101 kepala daerah (Rp9.090.000.000.000)," paparnya.

Lebih lanjut Virgo mengatakan, adanya Pelaksana Tugas (Plt) juga menjadi peluang untuk melakukan mutasi dan pengangkatan jabatan aparatur sipil negara. Hal tersebut bisa dilakukan karena kewenangan Plt sesuai Permendagri Nomor 74 Tahun 2016. "Hal ini berbeda jauh dengan peraturan sebelumnya yang melarang Plt melakukan perombakan terhadap komposisi jabatan SKPD," tegasnya.

Menurut Virgo, jual beli jabatan berampak pada lahirnya korupsi birokrasi pemerintahan yang membawa kerugian uang negara. Pelayanan publik pun tidak berjalan dengan baik dan berimplilkasi pada kesejahteraan serta hak hak sipil tidak terpenuhi. Oleh karena itu pihaknya meminta Komisi ASN bisa bersinergi dengan KPK dan Ombudsman mengawasi pelaksanaan mutasi dan pengangkatan ASN.

"Kemendagri diminta juga untuk memastikan Plt kepala daerah tidak melakukan rente jabatan," jelasnya.

Komisi ASN

Sementara itu anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Arteria Dahlan mengatakan agar kewenangan Komisi ASN semakin maksimal maka harusnya diperkuat, bukan malah dibubarkan. Karena posisi KASN sangat dibutuhkan untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaraan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau KASN dibubarkan, selesai kita. Itulah yang diinginkan para kepala daerah. Atau jangan-jangan usulan agar KASN dibubularkan itu ada ongkosnya," ujarnya.


(Harian Terbit/Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats