Di Publish Pada Tanggal : Senin, 13 Februari 2017 08:52 WIB
Kasus Korupsi e-KTP

Menkum HAM Bakal Digarap Penyidik KPK

Jakarta, HanTer - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan keterangan  Yasonna H Laoly, mantan anggota Komisi II DPR yang saat menjabat Menteri Hukum dan HAM sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).  

Yasonna sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK, Jumat (3/2/2017) dan Rabu (8/2/2017) dengan alasan ada rapat terbatas di Kementerian yang dipimpinnya. 

“Keterangan saksi (Yasonna) masih diperlukan. Maka akan kami lakukan pemanggilan kembali,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, kemarin.

Meski akan memanggil Yasonna, namun Febri belum bisa memastikan kapan jadwal pemeriksaan tersebut. Alasannya panggilan terhadap Yasonna merupakan kewenangan penyidik.  “Itu (waktu pemanggilan Yasonna) salah satu yang masih perimbangkan,” ucapnya.

Terkait ketidakhadiran hingga dua kali, Febri merespon negatif sikap Yasonna. KPK menyayangkan sikap mangkirnya Yasonna yang merupakan lulusan dari Carolina University, Amerika Serikat tersebut.

Padahal ada beberapa hal penting yang hendak dikonfirmasi ke Yasonna, khususnya terkait dugaan aliran uang proyek e-KTP ke Komisi II DPR. Karena Yasonna saat proyek e-KTP dicetuskan oleh Kementerian Dalam Negeri, berstatus sebagai anggota Komisi II DPR.

“Di sisi lain, ada ruang bagi saksi untuk konfirmasi terkait informasi, terutama indikasi aliran dana ke beberapa pihak,” jelasnya.

Hingga saat ini KPK baru menetapkan dua tersangka dalam proyek pengadaan E-KTP yaitu Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi E-KTP itu adalah Rp2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats