Di Publish Pada Tanggal : Senin, 20 Maret 2017 19:25 WIB

Forjim Nilai Dewan Pers Berlebihan, Tegur Okezone Terkait Penyebutan Status Terdakwa Ahok

Jakarta, HanTer - Polemik judul berita Ketika Terdakwa Penista Agama Salami Raja Salman di Bandara yang dimuat situs berita online Okezone terus berlanjut. Banyak pihak yang menyayangkan langkah Dewan Pers yang melakukan teguran kepada pengelola Okezone.
 
Dewan Pers menilai, judul berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terkait konten SARA. Tak hanya teguran, Dewan Pers juga meminta pengelola Okezone untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemuatan judul berita tersebut.
 
Forum Jurnalis Muslim (Forjim) menilai sikap dan langkah Dewan Pers berlebihan. Hal ini dikatakan Jaka Setiawan, Ketua Bidang Advokasi Forjim dalam keterangan persnya. "Tindakan Dewan Pers sudah kelewat batas," ujar Ketua Forjim, Jaka Setiawan di Jakarta, Senin (20/3/2017).
 
Menurut Jaka, judul yang dimuat Okezone sudah sesuai fakta. Karena memang fakta hukumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama yang sedang disidangkan oleh Pengasilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok juga sudah memasuki 14 kali.
 
"Faktanya Ahok sedang disidang di pengadilan dalam kasus penistaan agama. Dia statusnya terdakwa. Fakta hukumnya demikian. Semua masyarakat tahu fakta itu. Ini bukan fitnah. Justru pelanggaran kode etik jurnalistik jika tidak menampilkan fakta hukum tersebut," ungkap Jaka yang saat ini tengah menempuh program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).
 
Jaka juga menyayangkan alur tindakan Dewan Pers yang tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan cara memanggil pengelola Okezone ke kantor Dewan Pers. "Setahu saya, pengelola Okezone tidak dipanggil dulu. Tidak diskusi. Dewan Pers langsung melayangkan surat teguran kepada Okezone. Padahal alurnya tidak seperti itu," imbuhnya.
 
Jika cara-cara seperti ini dibiarkan, maka menurut Jaka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Dewan Pers bukan mustahil akan menjadi alat pemerintah untuk membungkam media-media yang kritis atau berseberangan dengan pemerintah. 
 
Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 
Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesi.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats