Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 21 Maret 2017 09:32 WIB

PPATK Endus Penerima Dana E-KTP

Jakarta, HanTer - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengendus beberapa nama yang menerima aliran dana dugaan korupsi megaproyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Saat ini data penelusuran tersebut telah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badarudin menegaskan, sebagai lembaga intelijen keuangan maka pihaknya memiliki wewenang mendukung KPK baik diminta atau pun tidak untuk menelusuri aliran dana yang dinilai mencurigakan. Apalagi dugaan aliran dana E-KTP bernilai hingga triliunan rupiah.

"Kita sudah berikan data pendukung ke KPK, kami selalu kerja sama," kata Kiagus di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Kiagus mengakui, penelusuran aliran dana E-KTP tidak sulit. Tapi, ia enggan menyebut siapa saja nama yang telah ditelusuri tersebut. Alasannya untuk mengungkap nama yang menerima adalah wewenang KPK. "Itu kan KPK lah yang punya wewenang. Saya tak boleh menyebut masalah itu," jelasnya.

Dalam surat dakwaan pengadaan E-KTP atas terdakwa I mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan terdakwa II mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto disebutkan ada uang haram yang diduga mengalir ke tiga partai politik.

Dana tersebut dialirkan Andi Agustinus alias Andi Narogong, penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri. Andi menyebutkan Partai Golkar menerima Rp150 miliar, Partai Demokrat Rp150 miliar, dan PDI Perjuangan Rp80 miliar. Dalam dakwaan juga disebutkan proyek E-KTP memperkaya Perusahaan Umum Percetakan Negara RI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandhipala Arthaputra, dan PT Sucofindo, manajemen bersama konsorsium PNRI.

Proyek E-KTP dirancang Kemendagri pada Januari 2010 untuk menertibkan administrasi. November 2010 DPR menyetujui dan Februari 2011 pengadaan KTP-el dimulai. November 2011 tercium dugaan korupsi. April 2012 KPK menelusuri keterlibatan sejumlah anggota DPR. Penelusuran berdasarkan kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats