Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 21 Maret 2017 09:37 WIB

Izin 3 Pulau Reklamasi Dibatalkan, Pemprov DKI Jangan `Ngotot` Ajukan Banding

Jakarta, HanTer - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, disarankan tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang membatalkan izin reklamasi Pulau F, I, dan Pulau K.

Alasannya, kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, dasar pertimbangan dalam mengambil putusan majelis hakim sangat subtantif.

"Karena memang proses konsultasi publik yang menjadi dasar penyusunan analisis dampak lingkungan (amdal) tidak sesuai amanat UU No.32/2009," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Kedua, sambung Syaiful, majelis hakim meyakini megaproyek pulau buatan tersebut berdampak buruk terhadap ekosistem dan lingkungan di Jakarta, khususnya wilayah terdampak. "Tidak heran bila kemudian, keputusan gubernur (kepgub) soal izin pembangunan tiga pulau itu dibatalkan," jelasnya.

Syaiful sekaligus meminta Soni, sapaan Sumarsono, tidak mengajukan banding. Hal itu karena, bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat.

"Ketiga, Plt Gubernur DKI juga sebaiknya tidak gegabah dan menunggu keputusan KLH (Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan, red), karena sebelumnya reklamasi ditangguhkan," paparnya.

‎"Bila Plt tetap ngotot mengajukan banding, maka bisa disebut dia pro pengembang, seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, red)," pungkas Syaiful.

‎Tetap Ngotot

Disisi lain, ‎Pemprov DKI Jakarta berencana tetap mengajukan banding ke PT TUN terkait reklamasi pulau F, I dan pulau K. Soni menyatakan memiliki dasar guna mengajukan banding tersebut. Namun, kata dia, sebelum mengajukan banding Pemprov DKI akan melengkapi sejumlah dokumen terlebih dahulu.

"Iya (maju). Kalau maju kita lihat dulu dokumennya. Belum kita tandatangani, kita masih puya waktu sampai 30 Maret," kata Soni di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin, (20/3/2017).

Soni membeberkan ada tiga hal yang menjadi dasar DKI mengajukan banding. Pertama, dia mengakui ada beberapa dokumen terkait zonasi dan tata ruang yang tercecer.

Kedua, menurut dia,  sebenarnya sudah ada Analisi Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait reklamasi. Namun, Amdal tersebut tak pernah disosialisasikan. "Itu tidak disinggung, seolah Pemprov DKI tidak pernah mensosialisasikan," jelas dia.

Ketiga, kata Sumarsono, DKI memiliki kewenangan untuk memberikan izin reklamasi. Sumarsono berharap dengan melengkapi berkas yang sempat tercecer, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memenangkan DKI di pengadilan.

Sebelumya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F, I, dan K. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta izin reklamasi dicabut karena dianggap cacat prosedur dan substansi.

Adapun izin reklamasi Pulau F dan I masing-masing dipegang oleh PT Jakarta Propertindo dan PT Jaladri Kartika Paksi pada 22 Oktober 2015. Sedangkan izin reklamasi Pulau K diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol pada 17 November 2015.

Majelis hakim menilai pemberian izin reklamasi tidak melalui proses konsultasi dengan benar dalam penyusunan amdal. Gubernur dinyatakan melanggar Pasal 30 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, yang mengatur partisipasi dalam kebijakan lingkungan.
 


(Harian Terbit/Sammy)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats