Di Publish Pada Tanggal : Senin, 10 April 2017 16:46 WIB

ICMI Desak KPK Tangkap Tersangka Korupsi e-KTP

Lebak, HanTer - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Banten mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pelaku yang diduga terlibat korupsi proyek pembuatan E-KTP yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun.

"Kami berharap pelaku korupsi itu diproses secara hukum demi keadilan," kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Banten Agus Nizar Vidiansyah saat dihubungi di Lebak, Senin, (10/4/2017).

Perbuatan korupsi itu tentu melanggar hukum positif karena mereka mendapatkan "rejeki" secara tidak sah. Pelaku korupsi juga disamakan dengan perampok karena mencuri uang negara.

Selain itu juga dampak korupsi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Semestinya lanjut dia, anggaran yang digulirkan pemerintah tersebut untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Namun, dana proyek e-KTP tersebut dirampok secara berjamaah dengan melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pengusaha dan Politisi.

Karena itu, pihaknya mendesak KPK dapat menangkap pelaku yang diduga melakukan perbuatan korupsi proyek e-KTP.

Bahkan, pelaku korupsi itu disebut-sebut anggota DPR periode 2009-2014 diantaranya Setya Novanto, Bambang Soesatyo, Azis Syamsuddin, Desmond Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Suding dan Ganjar Pranowo.

"Kami berharap KPK dapat menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu dan memproses pelakunya secara hukum positif pula," ujarnya.

Menurut Agus, maraknya kasus korupsi di Tanah Air akibat sistem yang tidak sempurna sehingga pelakunya dapat menyeret menteri, kepala daerah, legislatif, politisi, pengusaha hingga pejabat daerah.

ICMI mengajak kepada pemangku jabatan di lingkungan pemerintahan maupun legislatif agar tidak melakukan perbuatan korupsi yang bisa menyengsarakan rakyat banyak.

Selama ini, ICMI sangat konsisten menyuarakan korupsi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam juga hukum negara dan bisa menyengsarakan masyarakat banyak juga menghambat proses pembangunan daerah.

"Kami sangat konsisten dan terus memantau terhadap penegakan hukum bagi pelaku korupsi," katanya.
 


(Anu)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats