Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 11 April 2017 11:04 WIB

KPK Bidik Anggota DPR Terkait Korupsi Radar Bakamla dan e-KTP

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri terkait dugaan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat dalam korupsi pengadaan satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Apalagi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, ada beberapa anggota parlemen yang diduga menerima aliran dana Rp 24 miliar terkait pengadaan satelit Bakamla.

"Fakta persidangan soal aliran dana ke sejumlah anggota DPR di persidangan Bakamla pastinya kami cermati dan telusuri," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Seperti diketahui dalam sidang kasus dugaan korupsi satelit Bakamla di Pengadilan Tipikor disebut ada sejumlah anggota DPR yang terlibat. Terdakwa Fahmi Darmawansyah mengatakan anggota Komisi XI DPR RI menerima Rp 24 miliar atau enam persen dari total anggaran proyek. Fahmi juga menyebut nama anggota Komisi XI DPR RI Doni Imam Priyambodo.  

Dalam BAP, Fahmi juga menyebut Balitbang PDI-P Eva Sundari dan anggota Komisi XI dari Fraksi PKB Bertus Merlas serta anggota Komisi I dari Fraksi partai Golkar Fayakun Andriadi juga menerima dana.

Namun beberapa anggota DPR yang namanya terseret seperti Johnny G Plate, Eva Kusuma Sundari secara tegas membantah menerima dana dalam proyek pengadaan satelit di Bakamla.  

Kasus suap di Bakamla ini terbongkar ketika KPK menangkap tangan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi di kantornya, Rabu (14/12/2016) lalu.

Korupsi E-KTP

Sementara itu, sidang dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Saksi yang dihadirkan adalah Dedi Priyono, kakak kandung Andi Narogong, tersangka  pengatur proyek E-KTP.  Selain Dedi, ada 7 saksi lainnya yang dihadirkan yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, F.X. Garmaya Sabarling.

Dihadirkan juga Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Sambas Maulana, Staf Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri, Kristian Ibrahim Moekmin, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga LKPP sekaligus Ketua Tim Pendamping Proyek e-KTP, Setya Budi Arijanta, pegawai BPPT, Meidy Layooari, Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil dan Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia, Berman Jandry S Hutasoit.

Dihadapan hadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jhon Halasan Butar Butar, Dedi menceritakan soal pertemuan sejumlah perusahaan yang tergabung dalam konsorsium peserta lelang proyek E-KTP di rumah adiknya, Andi Narogong, di Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Namun Dedi mengaku tak ingat siapa perwakilan dari konsorsium lain yang ikut pertemuan di rumah adiknya tersebut.

"(Pertemuan) di Kemang Pratama, rumahnya Pak Andi. (Pihak yang hadir, red) saya lupa. Kalau nggak salah dari PNRI," ujar Dedi saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Hingga saat ini KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam korupsi E-KTP yang merugikan keuangan negara Rp2,5 triliun ini. Mereka masing-masing eks Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman, bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan pengusaha Andi Narogong. Saat ini Irman dan Sugiharto tengah menjalani persidangan. Sementara Andi masih menjalani pemeriksaan di KPK.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats