Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 12 April 2017 06:15 WIB

Kajati DKI Dihimbau Bentuk Tim untuk Usut Dugaan Korupsi Polder

Jakarta, HanTer - Koordinator Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mendesak Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta segera mengusut dugaan permainan pembangunan sistem polder aliran barat yang dikerjakan PT Asiana Technologies Lestary (ATL).
 
"Saya meminta aparat Kajati DKI menindaklanjuti laporan saya tanggal 25 Januari 2017. Pintu masuknya bisa dengan memanggil Ketua Pokja BPPBJ, Dinas Tata Air DKI atau Kepala BPPBJ untuk didengarkan pendapatnya," kata Victor melalui siaran elektroniknya, Selasa (11/4/2017).
 
Untuk melengkapi pengusutan kasus dugaan korupsi proyek polder senilai Rp39,9 miliar ini, menurut Victor, jaksa Kajati juga bisa meminta keterangan dari Alex Sinaga dari PT Penata Karya Keluarga Utama (Tatagama) dan  Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan.
 
"Kuat dugaan, pemeriksaan fisik di lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kurang optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan. Buktinya pelaksana berani melakukan CCO (Contract Change Order) menjadi pekerjaan lain. CCO yang saya maksud adalah kompomen rotary screen. Alhasil gagal konstruksi dan gagal fungsi sistem polder aliran barat Kali Grogol," papar Victor.
 
Diungkapkan Victor, kondisi ini mengakibatkan terjadi kerugian negara sekitar Rp7 miliar. Dan walau PT ATL telah mengembalikan Rp5,6 miliar ke kas daerah atas beban Tuntutan Ganti Rugi (TGR), hal itu tidak bisa otomatis menghapus kasus hukum pembangunan polder bermasalah ini.
 
"Persoalannya, kenapa pihak PT ATL tidak menyebutkan STS (jenis transaksi: penerimaan tunai) yang disepakati SKPD dengan pelaksana yang pertama. Kedua, kenapa juga mereka tidak mengurai realisasi STS di kurang pengembalian pendapatan. Ketiga, bijak tidak pihak SKPD, BPPBJ DKI, dan ATL membahasakan kelalaian PPK dan panitia penerima hasil pekerjaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas," ungkap Victor. 
 
Victor mensinyalir pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan tugas yang tercantum di dalam dokumen kontrak.
 
"Contohnya sangatlah sederhana. Lihat aja syarat utama yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Bagaimana mungkin pekerjaan rotary screen SNI dan Pompa ATPM di-CCO menjadi pekerjaan lain. Jadi besar harapan saya pihak Kajati DKI Jakarta membentuk tim meninjau lapangan bersama pihak BPKP DKI, BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan TIM TP4D. Ini penting agar dugaan korupsi pembangunan sistem polder aliran barat tahun anggaran 2016 ini bisa terjawab dengan tuntas," pungkas Victor.


(Romi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats