Di Publish Pada Tanggal : Senin, 17 April 2017 11:48 WIB

Penambahan Kursi Parlemen Harus Miliki Dasar Kuat

Jakarta, HanTer - Penambahan kursi Daerah Pemilihan (Dapil) dalam pemilihan umum legislatif menjadi kontraversi di masyarakat.  Oleh karenanya penambahan kursi Dapil menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Selama ini, alokasi kursi Dapil didasarkan hanya pada jumlah penduduk, tanpa mempertimbangkan luas wilayah dan kondisi geografis.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, rencana penambahan jumlah kursi parlemen tidak relevan sama sekali sehingga tidak ada mendasarnya. Oleh karenanya wacana penambahan jumlah kursi DPR yang saat ini berjumlah 560 kursi perlu dikritisi. Apalagi jika penambahan jumlah kursi acuannya hanya berdasarkan jumlah penduduk pada sebuah daerah dan penambahan jumlah provinsi.

Lucius mengungkapkan, pembagian kursi anggota DPR saat ini dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan. Hal itulah yang mengakibatkan jumlah anggota DPR dari Pulau Jawa selalu jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar pulau Jawa.

"Jika UU Pemilu yang akan datang berencana menambah jumlah kursi dengan prinsip proporsional, jumlah kursi dari Pulau Jawa juga hampir pasti akan meningkat dan selalu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau Jawa," ujar Lucius di Jakarta,  Minggu 16/4/2017).

Lucius menilai, sebenarnya tidak ada dampak signifikan usulan penambahan jumlah kursi itu dengan mengacu pada bertambahnya jumlah provinsi hasil pemekaran daerah. Kursi DPR dari luar Pulau Jawa walau akan bertambah, tetapi tak akan pernah bisa melebihi jumlah kursi dari provinsi di Pulau Jawa. Padahal, dari sisi luas wilayah dan beban pembangunan, idealnya provinsi yang wilayahnya luas di luar Pulau Jawa membutuhkan ketersediaan wakil rakyat yang lebih banyak agar bisa menjangkau semua penduduk di daerah yang luas.

Menurut Lucius, jika terjadi penambahan maka situasi parlemen dan juga relasi dengan konstituen tidak akan banyak berubah. Apalagi, tidak ada juga relevansi jumlah anggota DPR yang banyak dengan kinerja DPR setelah mereka terpilih.

"Jadi, saya kira harus dibuka juga kemungkinan mengurangi kursi DPR karena jumlah 560 saat ini tidak memberikan sumbangan bermanfaat bagi kerja parlemen. Atau paling bijak tetap saja bertahan dengan jumlah yang ada saat ini ketimbang ribut dengan jumlah kursi saja," jelasnya.

Menuai Polemik

Sementara itu Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  Zainudin Amali berharap wacana penambahan jumlah kursi DPR yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Pemilu dan pemerintah tidak menuai polemik di masyarakat. Oleh karena itu dihimbau kepada pihak terkait menjelaskan alasan-alasan penambahan kursi tersebut ke masyarakat tersebut.

"Sebab publik pasti bertanya alasan-alasan penambahan itu. Teman-teman di Pansus harus bisa memberikan penjesannya tentang dasar pertimbangan penambahan kursi tersebut," kata Amali dihubungi, di Jakarta, Minggu (16/4/2017).

Menurut politisi asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyampaikan pihaknya akan mendukung wacana penambahan 19 kursi DPR asal adanya alasan rasional dari kedua pihak, DPR dan Pemerintah. "Kalau sudah diperhitungkan segala sesuatunya saya pasti setuju dan mendukung penambahan kursi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Pemilu Benny K Harman mengatakan adanya  penambahan jumlah 19 kursi DPR dari 560  ini berdasarkan cakupan luas wilayah serta munculnya daerah pemakaran baru seperti provinsi Kalimantan Utara. “Mau tidak mau harus ada penambahan kursi, oleh karenanya pansus sepakati penambahan 19 kursi,” ujar Benny di Jakarta.

Politisi dari Partai Demokrat ini menjelaskan penataan alokasi kursi DPR juga semata untuk mengembalikan hak-hak dapil yang selama ini terkena mutasi ke dapil lain.Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, dalam UU Pemilu mendatang per dapil akan dibatasi minimal 3 kursi dan maksimal 8 hingga 10 kursi.“Ada juga yang mengusulkan 4-11 tapi kami patok setiap dapil itu minimal 3 kursi. Sementara, dapil yang selama ini tidak berhak tapi dapat, tidak kami kurangi,” pungkasnya.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats