Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 20 April 2017 14:47 WIB

Tuntut Ringan Ahok si Penista Agama, Jaksa Harus Direformasi

Jakarta, HanTer - Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Prof Suparji Ahmad, merasa sangat prihatin atas tuntutan ringan jaksa terhadap terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jaksa Ali Mukartono hanya menuntut Ahok hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan dua tahun. Dengan tuntutan ringan tersebut maka dipastikan Ahok tidak akan bisa dipenjara atas perbuatannya menistakan agama Islam.

"Sangat memprihatinkankan. Penuh misteri atas tuntutan ringan JPU terhadap Ahok. Sudah terbukti bersalah tapi kok tuntutannya minimal," kata Suparji kepada Harian Terbit, Kamis (20/4/2017).

Suparji menilai, tuntutan ringan terhadap Ahok sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena tuntutan ringan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sebagai penuntut yang profesional harusnya jaksa menuntut maksimal sesuai dengan Pasal 156a KUHP yakni 5 tahun hukuman penjara. Oleh karenanya tuntutan 1 tahun terhadap Ahok ditengarai ada muatan kompromis untuk menjaga kondusifitas Jakarta.

"Harusnya JPU nuntut hukuman 5 tahun karena sesuai dengan fakta persidangan maka unsur Pasal 156a KUHP telah terpenuhi," tegasnya.

Sebagai solusi atas tuntutan ringan tersebut, ujar Suparji, maka harus ada reformasi kejaksaaan. Selain itu tingkatkan juga pengawasan kinerja kejaksaan. Karena tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat.

Seperti diketahui JPU menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun terkait perbuatannya yang menistakan agama. Dengan tuntutan tersebut maka jika Ahok tidak melakukan tindakan serupa selama 2 tahun, maka dia tak akan dipenjara. Tetapi jika Ahok mengulangi perbuatannya, dia akan kena hukuman 1 tahun penjara.

JPU mengatakan, Ahok itu tidak bisa dituntut menggunakan pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dengan tuntutan maksimal 5 tahun penjara. Karena pidato terdakwa yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 tak memenuhi unsur niat melakukan penghinaan agama. "Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," katanya di Auditorium Kementerian Pertanian,Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Dia menjelaskan, penerapan Pasal 156a KUHP berdasar pada UU No 1/PNPS Tahun 1965 di mana hanya bisa diterapkan apabila pelaku memiliki niat. Namun dalam perkara ini, mantan Bupati Belitung Timur itu tak terbukti memiliki niat menghina agama. "Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk menghina pada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain," tegasnya.

Dia menambahkan, Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 silam karena berdasarkan pengalamannya. Karena saat bertarung di Pilgub Bangka Belitung 2007 lalu surat tersebut terbukti digunakan sebagai bahan kampanye. "Maka terlihat bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan pada orang lain atau elit politik dalam kontes Pilkada," tutupnya.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats