Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 21 April 2017 22:17 WIB

Tarik Ulur Kasus BLBI


Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah  melakukan pencarian informasi atau pendalaman terkait kasus korupsi  Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKLN BLBI). Bukti keseriusan KPK membongkar mega korupsi bernilai ratusan triliunan tersebut ditunjukan dengan meminta keterangan mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Kwik Kian Gie, Kamis (20/4/2017) kemarin.

"Kemarin Kwik memang kita mintakan keterangan. Jadi sebelumnya KPK memang melakukan pencarian informasi atau pendalaman, tapi belum pada proses penyidikan. Kalau kita ingat (selain Kwik) beberapa orang juga sudah diundang, kita mintakan keterangan," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Febri menuturkan, dalam kasus BLBI ini pihaknya masih mendapatkan informasi awal dan bahan yang didapat masih ada kaitannya yang merupakan tindak lanjut dari proses yang pernah dilakukannya beberapa tahun yang lalu. Namun Febri menegaskan pengumpulan informasi yang dilakukannya bukan berarti kasus korupsi BLBI yang bernilai Rp164 triliun tersebut akan diintensifkan kembali oleh KPK.

"Saya tidak bisa bilang diintensifkan. Tapi informasi awal yang kita terima memang ada tindak lanjut dari proses yang pernah kita lakukan sebelumnya. nanti ketika lebih lengkap informasi yang kita dapatkan baru bisa kami share ke publik," paparnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Kamis (20/4/2017) kemarin, Kwik Kian Gie mengakui dipanggil KPK karena akan menyidik kasus BLBI."Ada kasus yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan oleh KPK. Tentu saja ketika saya menjabat sebagai Menko dan pernah ada urusan dengan BLBI dan semua konsekuensinya," ujar Kwik.
 
Kwik mengakui, pemeriksaan terkait dengan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Lembaga keuangan milik Sjamsul Nursalim diketahui sebagai salah satu bank yang mendapat BLBI senilai Rp27,4 triliun.
"Kasusnya BDNI, antara 2001-2002 sampai 2004," jelasnya.
 
Diketahui pula, surat lunas BLBI itu terbit pada April 2004. Sjamsul Nursalim menyerahkan beberapa aset, di antaranya PT Dipasena yang laku Rp2,3 triliun serta GT Petrochem dan GT Tire yang laku dengan Rp1,83 triliun. Seperti diketahui SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 oleh Presiden ketika itu yakni  Megawati Soekarnoputri.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal juga dengan inpres tentang release and discharge. Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Penerima SKL BLBI beberapa di antaranya, yakni pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, dan Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun rupiah. Selang 2 tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp 30 triliun).



 


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats