Jenderal Ikut Pilkada Rawan Penyahgunaan Wewenang

Jakarta, HanTer - Empat Jenderal akan meramaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Empat jenderal itu terdiri dari satu jenderal TNI dan tiga Jenderal Polisi. Sejumlah pihak menilai tidak ada sisi positif dari ikutnya para jenderal yang maju dalam pilkada. Malah akan rawan penyalahgunaan wewenang.

“Alasannya ketika mereka aktif di militer atau polisi, belum ada hasil yang istimewa yang bisa dibanggakan. Oleh karena itu sebelum memilih mereka maka masyarakat harus cerdas dengan melihat para calon,” kata Direktur Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Arifin Nur Cahyo kepada Harian Terbit, Selasa (9/1/2018).

Menurutnya, agar masyarakat tidak salah pilih, masyarakat harus melihat ke track record, visi misi, dan komitmen para jenderal tersebut pada pemberantasan korupsi.  

Kecurangan

Sementara itu pengamat militer dan intelijen dari Institut for security and strategic studies (ISeSS) Bambang Rukminto, SIP, ICPS menegaskan, nyaris tidak ada dampak positif dengan masuknya jenderal aktif ke arena Pilkada Serentak 2018. Justru terjunnya mereka ke arena politik berdampak negatif. Kecuali jika jenderal aktif tersebut pensiun terlebih dahulu sebelum berencana ikut kontes pemilu.

"Dampak negatif lainnya (dari terjunnya jenderal aktif ikut pemilu), rawan penyalahgunaan wewenang sehingga akan merusak demokrasi yang kita bangun selama pasca reformasi," ujarnya.

Bambang menegaskan, harusnya bila para jenderal tersebut fair dan sportif harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Fenomena yang terjadi saat ini justru para jenderal yang ikut pilkada seakan menunggangi kewenangannya dalam institusi untuk mencuri start kampanye.

"Ini jelas tidak fair, dan seolah mereka gak paham UU Pemilu yang mengharuskan aparatur mengundurkan diri sebelum maju dalam kontes politik," paparnya.

Bambang menilai, jika kondisi ini terus berlanjut maka akan menjadi preseden buruk bagi generasi penerus Polri maupun TNI. Karena para jenderal aktif nantinya bisa akan terus menerus 'bergenit-genitan" main mata dengan partai politik. Padahal yang demikian jelas-jelas akan merusak demokrasi. Apalagi yang dilakukan para jenderal aktif tersebut juga telah keluar dari tupoksinya sesuai UU sebagai aparatur negara.

Kegagalan

Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI/Polri akrif untuk turun arena Pilkada Serentak 2018. Umumnya para jenderal tersebut akan diusung menjadi bakal calon gubernur atau wakil gubernur di sejumlah daerah. Bahkan ada juga yang diusung menjadi bupati atau wakil bupati.

"Karena ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif. Sehingga ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik," kata Pangi.

Pangi menuturkan, dengan ditariknya para jenderal untuk bertarung di Pilkada maka terkesan partai tak percaya diri untuk mengusung kadernya sendiri. Tidak heran ambisi bintang TNI/Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi.

Pangi mengingatkan, partai politik jangan coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif, menarik-narik dan menggoda TNI untuk masuk ke gelanggang politik.

“Termasuk tidak menarik-narik, menggoda atau merayu-rayu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik praktis. Ini pertaruhan yang maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas. Ciri-ciri keterlibatan militer dalam politik patut kita curigai," pungkasnya.

Awasi Netralitas

Terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan tetap mengawasi pergerakan para jenderal Polri yang mengikuti kontestasi Pilkada. Sebab terdapat kekhawatiran netralitas dan penyalahgunaan wewenang para jenderal polisi tersebut.

Kepala Bawaslu Abhan menyatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ia pun mengaku telah mendapatkan kepastian jika netralitas Polri terjamin. "Saya kira pengaruh itu tidak ada, tapi kami tetap mengawasi," ujar Abhan di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (9/1).